Sebelumnya saya akan mencantumkan bunyi pasal 33 UUD 45, semoga menjadi bahan renungan dan bahan penilaian bagi pembaca

Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Listrik Naik BBM Naik” TANGERANG–Tarif Tenaga Listrik (TTL) untuk delapan golongan secara otomatis sudah berubah pada Januari 2015. Untuk itu pelanggan diingatkan agar tidak heran saat membayar tagihan untuk pemakaian bulan Januari 2015. Lantaran pemerintah sudah mencabut subsidi listrik, tarifnya pun kini menyesuaikan dengan skema tarif adjustment. Hanya pelanggan 450 VA dan 900 VA saja yang listriknya masih disubsidi pemerintah.

Kenaikan tarif listrik ini dikritisi oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Menurut YLKI, kenaikan tarif listrik sebagai kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat secara keseluruhan. “Dari kemampuan bayarnya, walau yang disasar adalah kelompok kelas menengah ke atas, tetap saja kenaikan listrik ini berat,” kata Tulus Abadi, Pengurus Harian YLKI yang dihubungi dari Tangerang, Senin (5/1).

YLKI juga mengkritisi langkah pemerintah yang menurunkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar menjadi tak berarti karena masyarakat dihantam dengan kenaikan tarif listrik. Tak hanya itu, pemerintah diam-diam ternyata juga menaikkan harga elpiji kemasan 12 kilogram. Padahal, listrik dan elpiji merupakan dua kebutuhan yang berdampak lebih siginifikan ketimbang BBM dalam kehidupan sehari-hari.

“BBM itu tidak signifikan penurunannya. Misal yang tadinya beli Rp20.000 dapat 2,3 liter sekarang harga turun bisa dapat 2,6 liter. Tapi (penurunan harga BBM) jadi tidak ada artinya karena listrik dan elpiji yang dipakai setiap harinya harus naik,” katanya.

Kenaikan tarif listrik ini berlaku sejak 1 Januari 2015 dan sesuai Permen ESDM No 31 Tahun 2014. Dalam peraturan menteri itu, pemerintah menerapkan tambahan delapan golongan yang dikenakan skema adjustment tariff atau tarif penyesuaian. Ke delapan golongan tersebut adalah, rumah tangga R1 (1.300 VA), rumah tangga R1 (2.200 VA), rumah tangga R2 (3.500-5.500 VA) yang dikenakan tarif listrik Rp1.352 per kWh (kilo watt per hour), naik sekitar Rp213 per kWh dari tarif sebelumnya Rp1.145 per kWh. Selengkapnya lihat grafis.

Di sisi lain, Pertamina secara resmi menaikkan harga elpiji 12 kg sebesar Rp18.000 per tabung atau Rp1.500 per kg mulai 2 Januari 2015 demi mencapai harga jual keekonomian setelah sekian lama merugi. Dengan kenaikan tersebut, harga elpiji tabung 12 kg di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang sebelumnya sekitar Rp120.000 naik menjadi Rp140.000 per tabung.

Sementara itu, Manajer Senior Komunikasi Korporat PT PLN Bambang Dwiyanto mengatakan ada tiga faktor pembentuk tarif listrik. Yakni, kurs rupiah terhadap dolar Amerika, harga minyak Indonesia, dan inflasi. Nah, kalau mau tarif listrik lebih ringan, ketiga faktor itu harus kompak turun.

“Semua perlu dilihat. Bukan hanya satu indikator saja,” katanya. Memang benar, saat ini harga minyak dunia terjun bebas dan berimbas pada turunnya harga BBM di Indonesia. Namun, itu tidak cukup untuk menurunkan tarif listrik karena inflasi dan nilai tukar rupiah masih tinggi.

Sikap PLN yang tidak menurunkan tarif mematik reaksi asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo). Menurut Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, tiga unsur pembentuk tarif listrik sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Jadi, tidak bisa dipaksakan ketiga faktor itu harus turun semua supaya tarif listrik bisa rendah.

“Banyak pembangkit pakai BBM. Solar turun karena disubsidi, ada juga yang pakai batu bara. Kalau batu bara turun, maka itu juga turun listriknya,” terangnya.

Soal nilai tukar menjadi salah satu pembentuk, Hariyadi menilai tidak tepat. Sebab, komponen dari sebagian besar investasi sudah menggunakan mata uang rupiah. Jadinya, tidak ada kaitan yang mendasar dengan dolar Amerika untuk dijadikan faktor tarif listrik.

Menurutnya, tarif dasar listrik perlu turun karena bisa meningkatkan daya saing. Sebab, sektor energi selama ini menyerap banyak pengeluaran. Memang, besarannya tergantung pada latar belakang perusahaan. Namun, tidak ada pengusaha yang bisa hidup dengan sedikit listrik.

“Untuk perhotelan, bidang yang saya geluti, energi itu mencapai 25 persen pengeluaran. Lima tahun lalu, masih 15 persen,” jelasnya pada Jawa Pos (grup Tangerang Ekspres). Selama itulah para pengusaha disebutnya menanggung tarif yang tinggi. Sementara, pengusaha tidak bisa meningkatkan harga jual sembarangan kalau tidak mau ditinggal lari pembeli.

Pengusaha, lanjut Hariyadi, cuma bisa berteriak karena tidak punya kekuatan untuk mendorong PLN maupun pemerintah mengubah tarif. Itulah kenapa dia pesimistis tarif itu bisa berubah dan menjadi lebih ramah kepada pengusaha. Harapan itu tidak akan terwujud selama PLN memonopoli bisnis listrik.

“Susahnya karena monopoli. Kalau mereka bilang nggak, ya nggak. Bayangkan, perhotelan dan mal itu membutuhkan banyak listrik. Belanja listrik kami besar, tapi harga termahal,” ungkapnya.

Dia lantas menyindir PLN kenapa tidak bisa seperti kebanyakan bisnis. Saat ada yang memborong barang atau grosir, diberi harga lebih murah ketimbang satuan. Hariyadi juga menyinggun tarif listrik di bawah 900 watt yang tidak berubah sejak 10 tahun terakhir.

Ada baiknya terang Hariyadi, tarif untuk pelanggan yang masih di subsidi juga ditinjau ulang. Bagi pengusaha, ada kesan bahwa kerugian yang muncul ditimpakan ke pelanggan industri dengan membuat harga yang mahal. “Jangan semuanya ditimpa ke industri. Rumah tangga di bawah 900 watt kalau dikumpulin juga banyak,” terangnya.

Harapan Apindo kini ada di tangan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said. Menurutnya, mereka berdua bisa memberikan tarif listrik yang lebih kompetitif untuk meningkatkan daya saing. “Tapi, kalau kepentingannya untuk PLN saja, ya wassalam,” katanya.

Terpisah, Pengamat Ekonomi Energi, Marwan Batubara tidak sepakat kalau nilai tukar dianggap tak relevan lagi. Alasannya, untuk membangun pembangkit PLN banyak menerbitkan surat utang dalam bentuk dolar. Melemahnya rupiah membuat utang itu akan bertambah meski tidak ada peminjaman baru.

“Jadi, mau tidak mau harus diperhitungkan juga,” jelasnya. Meski demikian, dia sepakat kalau tarif listrik perlu dibuat lebih kompetitif. Ada berbagai cara yang seharusnya dilakukan PLN untuk membuat tarif dasar itu lebih ramah di kantong.

Seperti peran pemerintah untuk menyiaplkan energi primer yang murah ke PLN. Misalnya, kalau beli gas bisa langsung atau manmbah lapisan lewat PGN, hingga Pertamina. Begitu juga bagi pembangkit yang menggunakan batu bara, pemerintah bisa mengubah aturan supaya kontraktor batu bara membayar pajak dengan barang.

Jadi, tidak lagi berupa uang melainkan batu bara yang nantinya bisa dihibahkan pemerintah ke PLN. Cara itu disebutnya bisa memberikan tarif yang lebih baik karena pasokan energi ke PLN terjamin. “Rakyat jangan cuma diminta mengerti formula yang dikeluarkan pemerintah. Tapi, peran pemerintah untuk menjamin alokasi energi tidak dilakukan,” terangnya. (@sumber   jpnn/bha)